Dirut BPJS Kesehatan: “Kalau Bapak Bisa Kerja, Saya Gaji”

Ketegangan mewarnai rapat antara BPJS Kesehatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada pertengahan Februari 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melontarkan respons keras terhadap kritik yang datang dari anggota dewan terkait polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Ucapan bernada tinggi itu terlontar saat membahas nasib jutaan masyarakat yang terdampak kebijakan penonaktifan mendadak sejak awal Februari. Salah satu kalimat yang langsung menyita perhatian publik ialah: “Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji. Bapak minta berapa?”.

Kritik DPR, khususnya dari Anggota Fraksi PKB Zainul Munasichin, menjadi pemicu ketegangan ini. Zainul menilai BPJS Kesehatan tidak cukup sigap dalam menangani persoalan data PBI. Ia mendesak agar ke depan BPJS Kesehatan tidak hanya pasif menerima data penonaktifan dari Kementerian Sosial (Kemensos), tetapi juga ikut aktif memeriksa dampak yang ditimbulkan, terutama bagi pasien penyakit berat. “Ke depan kita minta BPJS tidak hanya pasif apa adanya menerima data penonaktifan dari Kemensos,” ujar Zainul Munasichin.

Zainul juga menyoroti bahwa dari total 11 juta peserta yang dinonaktifkan, terdapat ribuan pasien katastropik yang sangat bergantung pada layanan gratis untuk bertahan hidup. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai akses layanan kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan.

Menanggapi polemik ini, Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Kemensos menerapkan mekanisme reaktivasi cepat kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI-JK. Langkah percepatan reaktivasi tersebut secara khusus diprioritaskan bagi peserta PBI yang status kepesertaannya sempat dinonaktifkan atau diblokir oleh pemerintah, terutama untuk pasien katastropik.

Perdebatan antara pimpinan lembaga dan wakil rakyat ini menggarisbawahi kompleksitas pengelolaan data dan pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang paling membutuhkan.