TOBOALI – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai menuai perhatian publik. Sejumlah masyarakat menyuarakan kekhawatiran bahwa kegiatan sepuluh tahunan ini berpotensi hanya menjadi rutinitas seremonial tanpa dampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Selatan, Agung Rahmadi, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. “Kami menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukan yang disampaikan. Ini menunjukkan kepedulian terhadap data yang dihasilkan BPS,” ujar Agung pada Kamis (12/2).
SE2026 dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Juli 2026. Pendataan usaha berskala besar akan dilakukan secara daring pada Mei, dilanjutkan dengan metode dari pintu ke pintu untuk usaha kecil pada Juni-Juli. Sensus ini bertujuan menyediakan data dasar yang terpercaya mengenai seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian, administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, dan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja.
Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun regional, serta memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan perkembangan dunia usaha. Informasi yang dikumpulkan mencakup struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
Salah satu tantangan utama yang disoroti masyarakat, seperti Anwar dan Andi, adalah ketidakterbukaan data dari pelaku usaha. Mereka menilai banyak data yang disembunyikan, mulai dari jenis usaha, luas lahan, hingga keuntungan yang diperoleh. Selain itu, pendataan usaha berbasis digital atau daring juga menjadi tantangan tersendiri karena seringkali sulit melacak keberadaan alamat fisik pelaku usaha.
Agung Rahmadi mengakui tantangan ketidakterbukaan responden menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan sensus. Oleh karena itu, BPS Bangka Selatan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. “Sinergitas dengan pihak terkait dibutuhkan. Akan ada Surat Edaran Bupati kepada pelaku usaha agar menerima petugas sensus dan memberikan jawaban secara jujur,” jelas Agung.
Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan SE2026. Ia berharap sensus ini dapat menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi kemajuan daerah. “Penguatan data statistik yang dihimpun melalui sensus ini sangat strategis karena menjadi dasar penyusunan kebijakan, perencanaan program, hingga evaluasi pembangunan daerah,” kata Riza.
Untuk memastikan kelancaran dan akurasi data, BPS akan memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, serta melibatkan perangkat desa, kelurahan, RT, dan RW untuk mempermudah akses ke pelaku usaha lokal. Sosialisasi juga gencar dilakukan melalui berbagai kanal publikasi, termasuk media sosial dan videotron.
BPS juga menggarisbawahi bahwa Sensus Ekonomi tetap krusial di tengah ledakan big data. Big data dan sensus memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. Sensus Ekonomi dirancang untuk memberikan potret utuh struktur ekonomi nasional, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) konvensional yang mungkin tidak meninggalkan jejak digital.
Leave a Comment