Umat Islam di Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Penentuan awal puasa tahun 2026 ini kembali menunjukkan potensi perbedaan antara organisasi masyarakat Islam dan pemerintah. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat pada Selasa, 17 Februari 2026, untuk menentukan tanggal resmi awal puasa.
Muhammadiyah dengan Hisab Wujudul Hilal
Penetapan awal Ramadan oleh Muhammadiyah didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini memiliki kriteria bahwa ijtimak (konjungsi) bulan-matahari harus terjadi sebelum matahari terbenam, dan bulan harus terbenam setelah matahari terbenam, tanpa memperhitungkan berapapun sudut ketinggian bulan. Keputusan ini juga merujuk pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menjadi acuan Muhammadiyah. Dengan demikian, warga Muhammadiyah akan memulai ibadah salat Tarawih pertama pada Selasa malam, 17 Februari 2026, dan puasa hari pertama pada Rabu, 18 Februari 2026.
Kemenag dan Sidang Isbat Penentu Resmi
Berbeda dengan Muhammadiyah yang telah mengumumkan tanggal jauh hari, pemerintah melalui Kemenag akan menetapkan awal Ramadan melalui Sidang Isbat. Sidang ini dijadwalkan berlangsung pada 29 Syakban 1447 H atau bertepatan dengan 17 Februari 2026, mulai pukul 16.00 WIB, di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta. Sidang Isbat akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, pakar astronomi dan falak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta duta besar negara sahabat.
Kemenag menggunakan pendekatan integrasi hisab dan rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah. Metode hisab berfungsi sebagai dasar perhitungan ilmiah posisi hilal, sementara rukyat menjadi verifikasi faktual di lapangan melalui pengamatan langsung hilal di puluhan titik pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kriteria yang digunakan adalah Imkanur Rukyat MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), dengan syarat tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
Proses Sidang Isbat akan diawali dengan pemaparan data hisab (astronomi) oleh Tim Hisab Kemenag, dilanjutkan dengan verifikasi laporan hasil rukyatul hilal dari berbagai lokasi pemantauan. Setelah itu, akan dilakukan musyawarah untuk mengambil keputusan final yang kemudian akan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers setelah Magrib atau menjelang Isya pada hari yang sama. Sebagai landasan hukum baru, Kemenag telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat, yang bertujuan memperkuat transparansi dan kepastian hukum dalam penetapan awal bulan Hijriah.
Potensi Perbedaan dan Prediksi
Dengan metode yang berbeda, potensi perbedaan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah kerap terjadi. Berdasarkan kalender Hijriah Kemenag dan prediksi ilmiah dari Pusat Riset Antariksa BRIN, awal puasa Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Prediksi ini didasarkan pada perhitungan bahwa pada magrib 17 Februari 2026, posisi hilal kemungkinan besar belum memenuhi kriteria visibilitas (Imkanur Rukyat) di Indonesia, sehingga hilal tidak akan terlihat. Nahdlatul Ulama (NU) juga diprediksi akan memulai puasa pada Kamis, 19 Februari 2026, sejalan dengan perkiraan pemerintah, menggunakan metode rukyatul hilal yang dikombinasikan dengan hisab imkanur rukyah. Meski demikian, keputusan resmi dari pemerintah akan tetap menunggu hasil Sidang Isbat pada 17 Februari 2026.
Leave a Comment